Api Hilang 'Piti' Datang (Sebuah Model Desa Mandiri)

Bagaimana pengelolaan kawasan gambut berkelanjutan di Desa Harapan Jaya? Bagaimana warga desa membebaskan diri dari bahaya kebakaran lahan?

MEDIO NOVEMBER, api menyala di lapangan bola Desa Harapan Jaya, dua tumpuk daun kering mulai terbakar. Api menyala cepat. Asap pun mulai mengepul.

Puluhan anggota kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sibuk bersiap. Selang ditarik, mesin pompa air dihidupkan. Kalau tidak segera dipadamkan api cepat menjalar, sebab ia berada di tanah gambut. Tim MPA bergerak cepat. Kurang dari dua menit api sudah padam.

Peristiwa itu hanya simulasi pemadaman api saat menyambut kedatangan Bupati Indragiri Hilir, H Muhammad Wardan.  Ia datang ke Desa Harapan Jaya untuk menghadiri acara sarasehan sekaligus melihat kemajuan desa.

Desa Harapan Jaya berada di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dari kota kecamatan jaraknya sekitar 32 Km. Memiliki luas 4.000 ha di tepi sungai Indragiri. Secara umum merupakan kawasan gambut. Dengan wilayah perkebunan 40 persen.

“Sebuah kawasan gambut yang memiliki risiko cukup tinggi berupa kebakaran hutan dan lahan,” kata Hisam Setiawan menegaskan risiko yang dihadapi di Desa Harapan Jaya.

Sepanjang tahun, Riau alami kerugian di banyak sektor akibat kebakaran dan asap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat April tahun ini, kabut asap akibat kebakaran lahan di Riau menelan kerugian hingga 20 triliun.

Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan jumlah penderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga Maret, mencapai 27.200. Sedangkan Satgas Darurat Asap Riau mencatat sepanjang tahun ini lebih dari 21.900 hektar lahan dan hutan habis terbakar.

Tentu saja risiko tersebut tidak dapat dipandang remeh apa lagi pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan secara masif di banyak wilayah. 

Sekretariat ASEAN dengan dukungan Komisi Uni Eropa menggagas sebuah program bernama Sustainable Peatland Management in South East Asia (SEApeat) Project. Program ini melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya kawasan gambut di 10 negara ASEAN.

Di Indonesia dilaksanakan di Provinsi Riau tepatnya di Desa Harapan Jaya. Yayasan Mitra Insani (YMI) menjadi implementornya. Hisam Setiawan dari YMI sebagai Cordinator of SEApeat Project Indonesia Component.

Di Desa Harapan Jaya mereka mengembangkan sebuah konsep pengelolaan kawasan gambut yang berkelanjutan berbasiskan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut Hisam, pemilihan lokasi di Desa Harapan Jaya berdasarkan dua pertimbangan. Pertama kepemimpinan desa yang baik, kedua adanya komitmen masyarakat yang kuat.

“Dua hal tersebut menjadi penentu keberhasilan program,” katanya.

Selama periode 2012 hingga 2014 lanjutnya, kerjasama YMI dengan Pemerintah Desa Harapan Jaya telah berhasil membuktikan melalui pendekatan partisipatif dan didorong dengan komitmen masyarakat, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut berbasiskan masyarakat dapat dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan yang dimaksud, saya bersama beberapa wartawan lain datang ke desa itu.

SAAT KAMI tiba, hari sudah malam. Rombongan harus diangkut pakai pompong menyebrang sungai Indragiri. Dari dermaga naik motor roda dua ke pemukiman.

Di tepi jalan dekat dermaga banyak kunang-kunang menggelayut di pohon, seperti bintang berkelip riang. Tentu cahayanya tidak cukup kuat mengganti gelap. Hanya lampu motor yang menerangi jalan.

Motor tidak dapat berjalan kencang. Sesekali harus ngerem mendadak, mencari celah di antara aspal yang terbelah. Jalan sudah rusak.

Tiba di balai pertemuan, puluhan warga menyambut antusias. Mereka senang desanya dikunjungi wartawan. “Biar lebih dikenal,” kata salah satu warga.

Kepala Desa Harapan Jaya, Rasidi mengakui, dulu desanya memang tidak dikenal dalam arti sesungguhnya. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) saja sampai tidak tahu keberadaan Desa Harapan Jaya. Kalau BPMPD saja tidak kenal lanjut Rasidi, bagaimana desa bisa dapat anggaran pembangunan.

“Saya sampai pelihara jenggot sebagai ciri khas Kepala Desa Harapan Jaya, tujuannya agar mereka mengenal desa ini,” katanya sambil tertawa.

Dari segi infrastruktur hingga kini Harapan Jaya masih tertinggal. Terutama jalan dan listrik. Untung saja warga punya inisiatif membangun pembangkit listrik tenaga diesel secara swadaya. Lumayanlah ada penerangan, namun cuma hidup sampai 12 malam.

Malam itu kami menginap di rumah warga. Di sebar ke beberapa rumah. Saya dan Saan dari Forum Pers Mahasiswa Riau menginap di rumah Sukar. Salah satu warga transmigran gelombang pertama tahun 1981.

Sukar cerita saat pertama datang, warga transmigran diberi jatah sembako. Beras, sayuran, ikan asin, garam, hingga minyak lampu. Semua disediakan pemerintah. Mereka mendapat tanah 2 Ha untuk perkebunan ditambah pekarangan rumah. Padi menjadi tanaman utamanya.

Di tahun awal mereka mengalami gagal panen. Jatah yang harusnya hanya 1,5 tahun diperpanjang hingga 2 tahun. Lantaran belum sanggup memenuhi kebutuhan hidup.

Warga transmigran gelombang kedua datang di tahun 1982. Kalau dirunut kebelakang, sebelum transmigran datang cikal bakal Harapan Jaya sudah ada sejak 1990 an.

Hal itu diceritakan Masni Umar pada lain waktu. Ia generasi kedua dari suku Banjar perintis desa yang masih tersisa. Awalnya hanya sekitar 10 keluarga termasuk orang tuanya. Mereka menebang hutan secara manual. Bahkan untuk membuat kanal pun mereka menggunakan linggis. Biasanya mereka menyiapkan lahan pertanian dengan cara membakar.

Perkembangan terjadi sangat lambat. Warganya pun tak begitu ramai. Saat ada program transmigrasi, warga perintis diikutkan. Sejak itu mereka hidup berdampingan membangun desa.

Kebiasaan membakar lahan dengan cara dibakar ternyata terus dipraktikan. “Dulu kami selalu membuka lahan dengan cara dibakar, walau dalam jumlah kecil,” kata Masni Umar.

PAGI ITU, kami berkumpul lagi di balai pertemuan bersama warga.  Rasidi menjabarkan bagaimana menyadarkan warga atas bahaya membakar lahan dan pencapaian desanya bersama YMI.

Ia bilang, praktek pembakaran lahan yang dilakukan warga sejak lama berdampak buruk bagi kualitas tanah.

 “Lahan yang dibakar sekarang tidak bagus ditanami apa pun, tanahnya mengeras seperti padas. Sudah banyak contohnya dapat dilihat,” paparnya.

Ia selalu mengatakan pada warga, membuka lahan dengan cara dibakar justru merugikan. Ia pakai analogi tanam sawit lahannya dibakar. Siap tanam ditangkap polisi masuk penjara. Keluar dari penjara sawitnya gak berbuah. “Nah, siapa yang rugi?,” tanyanya pada warga. Perlahan warga pun berpikir untuk tidak membakar lagi.

Puncak komitmen mereka dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Desa Harapan Jaya pada 2012.

Denda yang dikenakan bagi pembakar lahan ditetapkan. Setiap batang sawit yang terbakar didenda Rp 350 ribu. Sedangkan per batang karet Rp 100 ribu.

Perdes hingga kini belum mendapat pengesehan dari Biro Hukum Kabupaten Inhil. Padahal sudah lama diajukan. Meskipun begitu ternyata tidak mempengaruhi komitmen warga. Mereka tetap menerapkannya.

Sejauh ini ada satu warga yang melanggar, mau tidak mau harus membayar denda. “Kami tidak memberikan sedikit pun celah bagi warga membakar lahan,” tegas Rasidi.  Sejak itu tidak ada warga berani bermain-main dengan komitmen tersebut.

Hisam lalu memaparkan tiga inisiatif yang dilakukan berbasis masyarakat program SEApeat Project di Harapan Jaya.

Pertama, pengelolaan kawasan berkelanjutan. Kedua, peningkatan ekonomi masyarakat. Ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat dengan penerapan teknologi informasi.

Dalam rangka pengelolaan kawasan berkelanjutan mulanya dilakukan pemetaan partisipatif wilayah administratif desa. Tujuannya mengetahui wilayah kerja atau tata batas.

Secara teknis pembuatan peta administratif desa dilakukan sendiri oleh warga secara gotong royong. Mereka menyelesaikan selama dua minggu. Dibuat cluster 500 meter persegi lalu warga mengambil titik kordinat pakai GPS. Titik kordinat dipindahkan ke kertas kalkir, setelah selesai baru dibuat peta digitalnya. 

Diperoleh kenyataan desa yang dulu luasnya 5.850 Ha ternyata hanya 4.000 Ha. Soal luasan wilayah ini Rasidi punya pengalaman buruk. Ia ditahan selama sembilan hari karena melawan masuknya PT Sumatra Riang Lestari. Perusahaan tersebut dipandang menyerobot sebagian wilayah desa. Hingga kini persoalan luas desa yang berkurang belum selesai.

“Setidaknya sekarang punya panduan mana wilayah kerja kami,” kata Rasidi.

Setelah memiliki peta administratif, mereka membuat peta kontur atau topograpyh untuk perbaikan tata air. Warga mengerjakannya secara teknis selama tiga bulan. Rata-rata mendapat bagian dua kali turun ke lapangan. Data yang dikumpulkan diserahkan ke konsultan.

Hasilnya diketahui, kanal saat ini ternyata memotong kontur, akibat pembuatan kanal serampangan tanpa kajian. Saat transmigran datang, kanal primer yang sudah ada ditambah kanal sekunder dan tersier. Bahkan kanal tersier dibuat setiap 125 meter satu.

Akibatnya tingkat elevasi—posisi vertikal suatu objek dari suatu titik tertentu—ketinggian kawasan sekitar lima meter dari tepi sungai. Artinya permukaan gambut lebih tinggi lima meter dari air. Dalam kondisi ini gambut mengalami kekeringan.

Ada warga cerita saat kemarau tiba mencari air untuk meracun rumput saja susah. Tanah gambut jika digali tidak keluar airnya.

“Bagaimana tanaman dapat tumbuh bagus kalau jarak airnya lima meter? Batas elevasi untuk Sawit normalnya 80 cm, di atas itu tidak baik. Sawit tidak mampu menyerap air. Lah, ini malah sampai lima meter, pantas saja daun sawit banyak yang kuning. Kering,” terang Rasidi. Ia pernah belajar water managemant.

Ketua Badan Pertimbangan Desa, Imam Rokhimin menjelaskan sudah lama warga meraskan dampak pembangunan kanal yang dilakukan serampangan tersebut. Ia cerita tanaman padi yang mereka tanam pun terkena imbasnya. Lalu mereka menggantinya dengan sawit di tahun 2000an. Nyatanya mereka harus kembali menelan kenyataan pahit. Sawit pun tumbuh tidak begitu baik.

Rencana mengatasi persoalan tersebut sudah mereka tuangkan di grand design kawasan. Di dalam grand design mereka petakan mana kawasan pemukiman, pembangunan jalan dan kanal.

Untuk mengatasi tingginya tingkat elevasi direncanakan membangun kanal sepanjang 47,5 Km. Menelan biaya lebih dari Rp 3,3 miliar. Dana besar itulah kini menjadi kendala merealisasikannya. 

Tanpa menyurutkan semangat, untuk mengurangi tingkat elevasi gambut mereka membuat canal blocking. Sebuah cara menaikan permukaan air dengan membuat bendungan di kanal-kanal. 

Pencegahan kebakaran pun dilakukan dalam rangka pengelolaan kawasan berkelanjutan. Selain membuat Perdes mereka membuat sistem peringatan dini dan membentuk kelompok MPA.

Ketua MPA Desa Harapan Jaya, Sulaiman Siregar menceritakan awalnya MPA dibentuk oleh PT Sumatera Riang Lestari, lalu diberi pelatihan satu hari.

“Tetapi tidak efektif, setelah pelatihan kami cuma diberi baju kaos tanpa diberi peralatan pemadam kebakaran. Kalau cuma kaos bisa buat apa?,” kata Siregar.  MPA tidak dapat menjalankan fungsinya.

Selanjutnya, Yayasan Mitra Insani menginisiasi pembinaan MPA yang sudah ada. Anggota semula 15 orang ditambah jadi 30. Mereka dilatih Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) selama tiga hari. Peralatan akhirnya didapat lewat SEApeat Project dan dana reses Ketua DPRD Inhu.

Saat ini MPA memiliki empat mesin air serta peralatan penunjang seperti GPS dan HT. Bahkan sekretariat juga sudah punya. Secara teknis tidak ada lagi kendala.

Setiap hari anggota MPA melakukan patroli di wilayah Desa secara bergilir. “Tidak ada honor. Kami cuma kerja. Tidak masalah, sebab inikan dari kita untuk kita juga,” kata Siregar.

Sudah ada skema pembiayaan oprasional MPA dengan membuat Demontration Plot (demplot)—metode penyuluhan pertanian dengan cara membuat lahan percontohan—nanas. Ada 4 ha yang sudah ditanam dan akan ditanam lagi 8 ha. 40 persen dari hasil tanaman nanas akan digunakan untuk keperluan MPA.

Bagi Siregar yang terpenting masyarakat mendapat manfaat dengan adanya MPA di Harapan Jaya.

Dia mengapresiasi kerja-kerja yang sudah dilakukan YMI. Menurutnya sejak kehadiran YMI bukan hanya munculnya kesadaran masyarakat soal bahaya membakar lahan tapi juga sudah memberi dampak atas peningkatan ekonomi.

Ia mencontohkan dengan adanya canal blocking, tidak sampai satu tahun daun sawit yang dulu kuning sudah mulai hijau. Produksi sawit naik sekitar 30 persen.

“Kami berharap YMI ada di sini sampai 2020,” harap Siregar.

SIANGNYA kami mengunjungi beberapa tempat. Rokhimin membonceng saya. Di perjalanan di dalam kebun Sawit terdapat papan informasi tingkat bahaya kebakaran lahan dan hutan. Inilah yang mereka sebut sistem peringatan dini.

Dibuat secara manual. Ada jarum penunjuk tingkat bahayanya berada di level apa. Rendah, sedang, tinggi atau berbahaya. Dengan warna biru, hijau, kuning dan merah. Peringatan itulah yang menentukan keadaan dalam kondisi aman, kurang aman, tidak aman atau berbahaya.

Caranya, data diperoleh dari BLH melalui pantauan satelit, lalu dituangkan ke papan informasi lewat jarum penunjuk.

Sepanjang jalan, hamparan sawit membentang. Program peningkatan ekonomi masyarakat dibuat salah satunya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat mengelola sawit yang membentang itu. Ada demplot sawit sebagai panduan bagaimana mengelola sawit di lahan gambut dalam skala kecil.

Kami lalu menuju kandang Sapi di belakang rumah Sardi. Peternakan Sapi itu merupakan program integrasi Sapi dan kelapa sawit untuk tingkatkan ekonomi yang diinisiasi melalui program SEApeat.

Sapi tidak diberi makan rumput melainkan pelepah sawit. Pelepah dicincang halus terlebih dulu pakai mesin. Lalu dicampur dedak. Sardi memaparkan setiap hari per ekor sapi membutuhkan lima pelepah sawit dan lima kilogram dedak. Seharusnya pakan ternak dicampur juga dengan solit—limbah sawit—dan ampas tahu. Namun, kedua bahan tersebut sulit didapat.

Dengan campuran pakan tersebut Sapi dapat tumbuh lebih cepat dibanding makan rumput. Per hari berat badan dapat bertambah lebih dari satu kilogram.

Kotoran Sapi lalu dimanfaatkan untuk pupuk sawit dan biogas. Mereka sudah punya satu lubang biogas dengan kapasitas 12 kubik. Uni Eropa membantu perangkat biogasnya. Hasilnya biogas dapat menghidupkan tiga kompor warga dan satu lampu kandang sapi.

Menurut Sardi kompor dihidupkan bisa saja lebih dari tiga namun, jarak rumahnya terlalu jauh dikhawatirkan biogas terbuang di medium penghubung.

Dengan biogas, Sardi mengaku sangat terbantu. Gas tiga kilogram dulunya ia beli setiap lima hari sekali sekarang cukup tiga minggu sekali. Kebutuhan gasnya sudah ditutupi dengan keberadan biogas.

Saat ini terdapat delapan ekor Sapi di kandang. Jika, sapi sudah berkembang biak nantinya akan digulirkan ke rumah warga lain, sehingga semua dapat menikmati program integrasi Sapi dan kelapa sawit tersebut.

“Keberhasilan pengembangan biogas membuat Konsulat Jendral Jepang melirik program ini,” kata Hisam.

Saat ini mereka sedang mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu cara peningkatan ekonomi. Partisipasi warga menjadi dasarnya. Akan dibuat unit usaha yang dikelola warga.

“Prinsipnya semakin banyak warga yang dilibatkan semakin sedikit tingkat apatis warga,” jelas Rasidi.

Penggalian potensi desa pun dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Mereka berencana akan mengembangkan tanaman merica di pekarangan rumah. Menurut Rasidi secara history pernah ditanam merica di Harapan Jaya, hasilnya bagus. “Kami berpikir untuk menanamnya lagi. Lumayan bisa buat subsidi penghasilan sawit yang belum maksimal ini,” paparnya.

Siang itu, kami melanjutkan perjalanan menuju demplot nanas. Di tengah jalan ada kabar demplot nanas tak bisa dikunjungi. Jalannya tak bisa dimasuki. Perjalanan dialihkan menuju canal blocking.

Melewati jalan timbunan, memasuki kebun sawit. Jalannya kecil. Licin. Sebagian tampak berlumut. Satu hamparan berlumpur membuat kami terpeleset.

“Brakkk...,” kami jatuh.

“Sakitnya gak seberapa, kotornya itu loh,” saya bilang. Apa tidak, pakaian berlumpur semua.

“Beginilah jalan kami mas,” kata Rokhimin.

Menurut Rasidi pembangunan jalan memang bukan prioritas utama. Pertimbangannya kalau jalan bagus, masyarakat banyak jual tanah ke pendatang bermodal besar.

“Kalau itu terjadi, nanti banyak warga jadi buruh di kebunnya sendiri. Itu sebab jalan tak jadi prioritas. Kecuali nanti kalau sawit sudah maksimal,” katanya.

Setelah melihat canal bloking kami kembali ke balai pertemuan. Banyak warga gotong-royong mempersiapkan kehadiran Bupati Inhil. Kursi diangkut. Latihan pemadaman api dilaksanakan berkali-kali. Mereka ingin tampil tanpa cela di hadapan bupati.

MALAMNYA, hujan mengguyur. Di balai pertemuan warga masih ramai melakukan persiapan. Di belakang balai ada gedung MTS. Salah satu ruangannya digunakan untuk radio komunitas Selasih 107,7 FM.

Membentuk radio komunitas Selasih merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan SEApeat project. Ini masuk dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dengan penerapan teknologi informasi.

Semua peralatan disiapkan. Sampai pemancarnya pun disiapkan. Beberapa warga direkrut diberi pembinaan.

Tujuan dibuatnya radio komunitas ini sebagai media informasi pencegahan kebakaran. Bersama jalannya waktu program-program pun dibuat. Di sela program ditampilkan iklan layanan masyarakat berisi potensi gambut dan bahayanya.

Pengurus Radio Komunitas Selasih 107,7 FM, Ardian mengatakan radio dapat dijangkau di radius 30 Km. Pendengarnya cukup banyak. “Pernah tersambar petir terpaksa berhenti siaran. Eh, banyak yang nanya. Mereka nelpon, sms kok gak siaran lagi,” papar Ardian.

Selama beroprasi sudah dua kali tersambar petir. Pernah sampai berhenti siaran dua minggu. Tidak mau mengganti peralatan baru, akhirnya warga memperbaiki alat yang rusak.

“Alhamdullillah tidak ada kendala sampai sekarang,” tegas Ardian.

Pengurus radio sudah ada yang dikirim ke Tasik Malaya termasuk Ardian. Mereka study banding dengan radio komunitas yang ada di sana. Kedepan mereka ingin membuat streaming radio.

Selain memiliki radio desa ini juga sudah memiliki website resmi. Dapat diakses di alamat www.harapanjaya.desa.id. Warga diajarkan teknik dasar jurnalistik. Mereka disiapkan menjadi jurnalis warga. Siapa saja boleh nulis tentang apa saja di website.

Mereka cukup mengirim tulisan pakai SMS atau Facebook lalu diupdate dari Pekanbaru oleh anggota  YMI. Manfaatnya warga dapat mempromosikan desanya ke dunia luar.

Strategi itu ternyata berhasil. Lewat jaringan YMI website tersebut mampu menarik Kementrian Informasi Komunikasi menggelontorkan bantuan ke desa ini berupa Community Access Point (CAP). Sebuah alat penangkap jaringan internet. Komputer pun diberikan.

Sekarang warga desa sudah dapat akses internet.  Seperti yang terlihat malam itu beberapa pemuda sudah bisa mengunggah langsung tulisan ke website mereka.

Hingga larut malam warga masih ramai di balai pertemuan. Rintik hujan masih turun. Rasidi turun tangan langsung mengecek microfon. “Tes... tes... satu, dua... tes,”

Bagi Rasidi kedatangan bupati sangat penting artinya untuk perkembangan desa kedepan.

“Saya berharap besar. Grand design kawasan yang sudah ada itu mau diapakan? Harapan saya bupati dapat merealisasikannya,” kata Rasidi penuh harap.

SAAT BUPATI DATANG semua potensi desa dipertunjukan. Simulasi  pemadaman api oleh MPA digelar pertama. Sampai depan aula bupati disambut tarian. Di luar tiga perguruan silat sudah bersiap. Reog Ponorogo dan Kuda Lumping juga sudah siap. Di atas panggung ada seperangkat alat band.  Acara Sarasehan pun dimulai.

Rasidi dan Hisam bergantian menjelaskan pencapaian Desa Harapan Jaya. Kemajuan administrasi ditunjukan, tidak sampai lima menit pemerintah desa mampu melayani kebutuhan administrasi warga.

Tinggal memasukan Nomor Induk Penduduk, surat siap dicetak. Format surat termasuk tanggal tersetel otomatis.

Mereka sudah memiliki data base penduduk sangat lengkap. Mulai nama, golongan darah, usia, sampai titik kordinat rumah pun mereka ada.

Spontan Bupati Inhil H Muhammad Wardan kaget. Dia mengapresiasi pencapaian Desa Harapan Jaya. “Saya sangat bangga, jempol kanan buat kalian. Soal data base SKPD kabupaten saja  belum punya selengkap itu. Bila perlu kepala dinas nanti belajar ke Desa Harapan Jaya,” kata Wardan dalam sambutannya.

Menurutnya Desa Harapan Jaya sudah bisa dikatagorikan sebagai Desa mandiri. Pemkab Inhil melalui Program Desa Maju Inhil Jaya membagi kategori Desa menjadi empat. Desa Swadaya mendapat dana  Rp 350 juta, Desa Swakarya Rp 500 juta, Desa Swasembada Rp 750 juta dan Desa Mandiri Rp1,2 miliar.

“Lewat program ini Desa Harapan Jaya berhak atas dana Rp 1,2 miliar. Jika, tahun depan bisa pertahankan prestasi tentu akan terus mendapat Rp 1,2 miliar. Pemanfaatannya, silahkan dimusyawarahkan di desa,” kata Wardan memberi angin segar.

Bupati pun pulang sore itu dengan meninggalkan harapan kepada warga. Janjinya akan menggelontorkan Rp 1,2 miliar setiap tahun menjadi pintu gerbang untuk mencapai desa yang jaya.

Sampai pada titik ini, masih banyak warga yang meminta YMI mendampingi desa. Bahkan seorang warga meminta didampingi hingga 2020. Pada nyatanya program SEApeat project yang dilaksanakan YMI akan berakhir pertengahan tahun depan.

YMI  berkesimpulan bahwa untuk keberhasilan pengolahan kawasan gambut berkelanjutan, harus dilakukan secara komprehensif dan pendekatan berbasis partisipatif masyarakat harus ditingkatan.

Menurut Hisam, Pemerintah Kabupaten Inhil harus mendukung penuh menjadikan Desa Harapan Jaya menjadi laboratorium desa membangun di tingkat nasional maupun internasional.

"Oleh karena itu, aspek jalan, listrik, sumber air bersih dan pendidikan serta aspek ekonomi harus terus ditingkatkan,” tutup Hisam.

Read More

Pernytaan Sikap atas Limbah PT PSJ

PERNYATAAN SIKAP
ALIANSI MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN
KABUPATEN PELALAWAN

Kami menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Pelalawan terdiri dari berbagai lembaga dari unsur mahasiswa, pemuda dan masyarakat umum. Dengan ini membulatkan tekad untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PT.Peputra Supra Jaya (PT.PSJ) telah merampas hak masyarakat atas lingkungan hidup Yang baik dan sehat sejak beroperasinya pabrik kelapa sawit milik perusahaan tersebut di Kecamatan Langgam. Pada prakteknya PT.Peputra Supra Jaya membuang limbah secara serampangan ke sungai-sungai yang mengalir. Akibatnya, terjadi kerusakan ekosistem sungai. Keanekaragaman hayati punah dan masyarakat sama sekali tidak dapat memanfaatkan sungai.

PT.Peputra Supra Jaya telah menjalankan praktek industri yang tidak ramah lingkungan secara terang-terangan. Mereka melakukan apa yang sudah dilarang Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 huruf (e), UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Membuang limbah ke media lingkungan hidup”

Kejahatan lingkungan yang telah dilakukan PT.Peputra Supra Jaya dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 98 angka (1) dengan hukuman maksimal penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar. Bahkan kalau sendainya perusahaan mengaku pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena kelalaian, ketentuan pidana juga berlaku sesuai pasal 99 angka (1) dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 3 miliar.

Pada hari ini kami ingin meminta kembali hak kami atas lingkungan hidup yang telah dirampas dan dicemari. Maka, dengan ini kami menuntut:

1. Operasional PKS PT.Peputra Supra Jaya dihentikan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang meluas.

2.   Meminta PT.Peputra Supra Jaya melakukan rehabilitasi lingkungan.

3. Meminta pemerintah mencabut izin PT.Peputra Supra Jaya yang telah melakukan pencemaran lingkungan.

Demikian tuntutan kami agar diperhatikan oleh semua pihak. Bukan retorika dan segunung penjelasan yang kami butuhkan, melainkan komitmen PT.Peputra Supra Jaya atas lingkungan yang baik dan sehat.

Pangkalan Gondai, 21 Agustus 2014
Diketahui,
Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan
Kabupaten Pelalawan

Jamaran

Read More

Tangis Rimbayana di Atas Panggung Teater

PENGHUJUNG Maret 2014 kabut asap masih menggelayut tipis di kota Pekanbaru. Abu dan bau sisa pembakaran lahan pun ikut terbawa angin. Sedikitnya ada 21.000 hektare lahan sudah habis terbakar hingga akhir Maret.

 Foto:Wahid Irawan/AKLaMASI

Di gedung Anjung Seni Idrus Tintin Purna MTQ Pekanbaru malam itu sekelompok seniman Riau Beraksi Studio Seni Peran bersiap mementaskan teater berjudul Opera Rimba. Saya mendapat undangan dari sang sutradara Willy Fwiandri atau biasa dikenal Willy Fwi.

Dia sudah tertarik dengan dunia seni sejak di bangku SMA gara-gara sering melihat seniman tampil di taman budaya. Baginya seniman insan-insan yang merdeka. "Dan seniman itu keren," katanya. Dia berkomitmen untuk terus berkarya walau setahun hanya satu karya. 

Tidak seperti pertunjukan teater biasanya, kali ini penonton dijamu di ruangan depan.  Ada beberapa meja bundar disiapkan untuk tempat kongko-kongko, ditemani teh dan kopi panas tamu dapat bincangkan apa saja.  Menurut Willy jamuan begitu sengaja dibuat supaya tercipta kedekatan dengan penonton.

Selama pementasan lima hari berturut dari 26-30 Maret Opera Rimba berhasil menyedot sekitar 2.500 penonton.

Opera Rimba diadaptasi dari naskah Nyanyian Rimbayana karya Ahmad Jalidu seniman Yogyakarta, berkat polesan Willy naskah itu menjelma menjadi realita hidup di atas panggung. Sekitar 80 % dari naskah aslinya diadaptasi Willy ke konteks persoalan lokal yang terjadi di Riau.

Berisi kritik atas kerusakan alam Riau sejak lama. Dimensi kerusakan yang luas lantas dikerucutkan, dilihat dari sisi hewannya yang terusir akibat pembabatan hutan secara masif. Ia berisi suara raung tangis hewan-hewan kehilangan tempat tinggal akibat keserakahan manusia atas kekayaan alam.

“Kami coba melawan keserakahan ini lewat panggung. Melalui alur cerita yang dikemas lewat akting, lagu dan tari. Mudah-mudahan penonton terketuk hatinya,” kata Willy.

Melibatkan 24 pemeran, 7 pemain musik dan 60 orang kru membuat Opera Rimba menjadi satu kesatuan yang utuh antara akting, lagu dan tari dalam satu panggung teater.

Naskah ini selain tema kekuatannya ada di artistik membawahi tata panggung, pencahayaan, kostum dan tata rias. Ini bukanlah naskah populer, tidak banyak sanggar yang mau mengambil naskah ini karena mahal sekali. Untuk pertunjukan selama lima hari Willy harus merogo kocek lebih dari Rp5o juta, tentu di luar honor pemain dan kru yang terlibat.

Dari 24 pemeran hanya satu tokoh manusia sisanya tokoh hewan penghuni hutan bernama negeri Rimbayana. Dipimpin Raja Raung bersama permaisuri Ratu Merak yang belum lama dinikahinya.

Pertunjukan berdurasi 1,5 jam tersebut diawali kemunculan Aini, tokoh manusia satu-satunya. Dia bernyanyi  riang di tepi hutan Rimbayana sambil membawa sebatang pohon yang hendak disemai. Alunan musik mampu memberi kesan kecerian alam asri.

Seketika penonton langsung ditarik memasuki konflik. Bermula dari pencarian jodoh untuk Pangeran Zola pewaris tahta kerajaan. Melalui saimbara yang diikuti jelita dari banyak negeri, terpilihlah Puteri Gulma atas konspirasi permaisuri sang ibu tiri pangeran.

Putri Gulma seorang putri dari negeri lebih maju yang sudah melupakan tradisi leluhur menjaga nilai kebajikan.

Lewat tata rias apik karakter tokoh antagonis terpancar dari wajah Putri Gulma. Matanya gelap dan mukanya bengis, menggambarkan niat jahat terselubung dalam hatinya.

Pada satu kesempatan sebelum pernikahan digelar, Putri Gulma menyampaikan ide pembangunan di negeri Rimbayana. Menurutnya kemajuan hanya akan didapat kalau hutan ditebang, kayu-kayu diganti dengan sawit. Mall dan hotel dibangun megah. Rusa dan hewan lain menjadi objek wisata berburu. Maka, kelak akan banyak pendatang berinvestasi di Rimbayana. Uang pun mengalir ke kas kerajaan.

Sepontan penasehat kerajaan Paman Rajawali dan Bibi Garuda marah. Mereka tolak ide itu. Raja Raung juga tidak setuju namun, dia tidak berkutik dihadapan permaisuri yang sudah menguasainya. Keadaan jadi kacau, cheos tidak dapat dihindari.

Tidak kehabisan akal, Putri Gulma coba mempengaruhi Pangeran Zola namun, kembali gagal. Di sebuah bukit Putri Gulma mendorong Pangeran Zola ke jurang. Beruntung dia tersangkut di akar kayu.

Merasa sudah tidak ada penghalang Putri Gulma menjumpai permaisuri yang merupakan sekutunya untuk membabat hutan Rimbayana. Raja Raung ditaklukan diikat tidak berdaya. Emosi penonton dipermainkan raja gagah perkasa tidak bisa berbuat apa-apa, diluar ekspektasi umum.

Di hadapan semua penghuni Rimbayana Putri Gulma diangkat menjadi raja oleh permaisuri dengan alasan pangeran sudah mati dan raja sudah takluk. Tanpa disangka Pangeran Zola datang dengan kaki luka memimpin perlawanan.

Jangan berharap ada kisah happy ending di Opera Rimba, Pangeran Zola walau sudah berusaha berjuang selamatkan Rimbayana beserta isinya, tapi ia tidak pernah benar-benar jadi pahlawan. Sudah terlambat.

“Percuma, Rimbayana sudah kami jual. Akan kami ganti dengan sawit,” teriak Putri Gulma.

Pelang pengumuman bertuliskan “di sini akan dibangun pabrik asap” juga dipasang untuk menyentil relevansi keadaan Riau yang dikepung asap setiap tahun selama 17 tahun terakhir.

Foto:Riau Beraksi

Semua hewan penghuni Rimbayana tercengang. Disusul kepulan asap hasil dari rekayasa dry ice memenuhi panggung. Hutan Rimbayana dibakar. Api buatan menambah suasan mencekam. Permainan lighting juga memberi kesan merah padam kebakaran.

 Foto:Riau Beraksi

Semua hewan Rimbayana lari pontang-panting, habitatnya hangus terbakar. Sebuah sajak musikalisasi mengiringi kepergian mereka.

Dengan apakah kami bernapas?

Bila oksigen telah dirampas

Harum cendana tinggal cerita

Hilang wanginya ditelan bara

Deru gergaji menyambut pagi

Keserakahan membumbung tinggi

Sahabat rimba dipaksa pergi

Bahkan tak pernah kembali lagi

Klimaks di ujung pertunjukan, tokoh Aini datang dengan terisak menyanyikan bait sajak tersebut. Air matanya benar-benar jatuh menetes.

Penjiwaan Aini yang dalam memaksa penonton masuk ke ruang perenungan. Menerobos kesombongan dan keserakahan diri. Terhenyut, diam seribu kata. Butir air mata tampak menggenang di pelopak mata beberapa penonton.  Di kursi depan Willy ikut menyeka air matanya.

“Apakah anda bisa memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita? Apakah anda dapat mengembalikan binatang yang sudah punah? Apakah anda dapat mengembalikan hutan yang sudah punah? Apakah anda tidak dapat mengembalikannya? Tolong berhenti merusaknya!,” pinta Aini di ujung pertunjukan.

Penonton seakan belum keluar dari ruang perenungan, ruang teater itu seketika senyap. Tanpa suara tanpa bahasa beberapa detik sebelum akhirnya tepuk tangan pecah serempak. Willy berhasil menggedor nurani manusia paling tidak 2.500 penonton operanya.

Semua pemain menyalami penonton sambil membagikan bibit pohon. Willy memandang keistimewaan pertunjukan teater ada pada kedekatan pemain dan penonton. Pemain dapat menyapa penontonnya secara langsung.

Baginya kedekatan penonton dengan pemain itu sangat penting bagi kesuksesan pertunjukan teater. Termasuk tema yang diangkat harus dekat dengan penonton.

Seniman kawakan, Dedi Petet ikut mengapresiasi pementasan Opera Rimba. Menurutnya Opera Rimba mampu menangkap jeritan nurani hutan yang tidak rela dikoyak untuk kepentingan segelintir orang.  Lalu meneriakan jeritan itu dalam sebuah ruang teater.

“Apa sikap manusia mendengar jeritan hutan itu? Kita diamkah jadi tembok bisu yang tak punya kepekaan?,”

*Tulisan dalam versi yang lain sudah dimuat di Bisnis Indonesia Minggu Edisi 13 April 2014 dengan judul Mengetuk Nurani Lewat Opera Rimba

Read More

Kutukan Bencana Asap Riau

Berikut ini bincang-bincang dengan Riko Kurniawan soal kabut asap di Riau sebelum PON dihelat.

Guna memastikan pelaksanaan Sea Games di Sumatera Selatan bebas  dari bencana asap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lakukan operasi pemadaman kebakaran lahan dan hutan.

Operasi di udara dilakukan dengan membuat hujan buatan dan pemboman air guna mengendalikan bencana asap. Dua pesawat terbang CASA 212-200 versi rain making dioperasikan untuk menjatuhkan air ke daerah yang ada titik apinya.

Sementara itu, menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Riau yang akan berlangsung September 2012, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) gelar aksi teaterikal pada Minggu 2 September 2011 di Jalan Gajah Mada. Tema teaterikal itu PON berasap.

Dalam aksi teatrikal, seorang pria menanam dan merawat pohon. Di tempat lain, tampak seorang pria sebagai badut. Badut ini mengenakan jas dan dasi. Badut memaksa seseorang berbusana layaknya Burung Serindit untuk menebang kayu dan membakar hutan. Semua pohon habis dibakarnya. Bersamaan dengan itu, perhelatan PON dilaksanakan. Semua atlet  tumbang karena asap menyelimuti Riau. Karena ulahnya, sang badut pun akhirnya ikut terkapar. Dan perhelatan PON gagal dilaksanakan.

Riko Kurniawan sebagai koordinator aksi. Ia juga Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang lembaga yang bekerja selamatkan Sumber Daya Alam menuju keberlanjutan dan mendorong masyarakat sebagai aktor utamanya dalam  pengelolaan SDA. Berdiri sejak tahun 2001.  Kata Riko (sekarang ia Direktur Walhi Riau) tujuan digelar aksi teaterikal itu untuk memberikan penyadaran kepublik, kerusakan hutan dan kebakaran hutan masih terjadi di Riau. Juga mendorong pemerintah Riau untuk menyelamatkan hutan tersisa sehingga perhelatan PON  bisa aman dari bencana asap.

Lebih lanjut, saya lakukan wawancara dengan Riko Kurniawan untuk majalah Seribu Akar. Berikut petikannya.

Apa bahayanya kabut asap?

Kabut asap itu berbahaya untuk kesehatan. Pernapasan, iritasi kulit dan mata. Jika pada tingkat  membahayakan bisa datangkan kematian bagi lansia dan balita. Selain itu, bahaya bagi transportasi.Akibatkan kecelakaan darat,udara dan laut karena jarak pandang terhalang oleh asap. Dampak tidak langsungnya juga asap menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial budaya.

Apa kerugian ekonomi dan sosial budaya  yang ditimbulkan?

Banyak pesawat yang delayed, nelayan gak berani kelaut atau sungai, banyak sekolah diliburkankan sehingga.  Tingkat hunian hotel menurun. Masyarakat mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat serta aktivitas ekonomi terganggu karena masyarakat malas keluar rumah. Dan sebagainya.

Bagaimana Keberadaan Asap di Riau?

Keberadaan kabut asap di Riau tidak terlepas dari maraknya booming industri kehutanan dan perkebunan diawal tahun 1990 an sampai sekarang proses pembukaan lahan dan degradasi lahan dari pembangunan itu menyebakan lahan dan hutan mudah terbakar sehingga sejak tahun 1997 sampai sekarang asap masih rutin terjadi di Riau.

Apakah sudah pada tingkat membahayakan?

Secara umum bencana asap di Riau sudah membahayakan. Indikator gampangnya banyak pesawat delayed, sekolah diliburkan dan laporan dari dinas kesehatan tentang data korban kena ispa pada musim asap. Hampir setiap tahun, kabut asap itu mengganggu daerah Riau.Celakanya indikator udara yang memberitahukan masyarakat bahwa udara itu jelek malahan rusak. sehingga masyarakat tidak tau apakah udara itu bahaya atau tidak. Terlebih masyarakat yang ditempat tinggalnya tidak ada alat pengukur kualitas udara, tidak tau udara yang dihirupnya berbahaya tidak. Masalahnya, masyarakat sudah masa bodoh dengan bencana ini sehingga asap dianggap biasa saja

Apa penyebab sepanjang tahun Riau terjadi bencana asap?

Buah dari kesalahan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Dimulai sejak 1980 an, ketika industri perkebunan mulai menggeliat dan mulai mempraktekkan budaya tebang, imas dan bakar, yang akhirnya menjadi ritme keseharian industri kehutanan dan perkebunan di Indonesia.

Siapa yang lakukan pembakaran?

Dari catatan kami hampir semua titik api berasal diareal konsesi industri baik kehutannan dan perkebunan, mereka tidak pernah menjaga kawasan konsesi dari tangan-tangan jahil pembakar lahan. Selama ini masyarakat ditudung sebagai pelaku pembakaran, tetapi kita harus melihat secara holistik. Nah, terlepas dari itu semua, kemungkinan masyarakat dibayar oleh pemilik konsesi untuk lakukan pembersihan lahan dengang cara dibakar. Secara hukum yang salah adalah perusahaan, tidak lakukan kebijakan zero burning system di konsesi mereka.

Bagaimana regulasi yang ada dalam mencegah pembakaran lahan?

Saya pikir regulasi udah cukup banyak . Sebut saja,  Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999 juga tidak memberikan perhatian yang memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran. Contohnya, larangan membakar hutan yang terdapat dalam Undang-Undang Kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan khusus, sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang. pasal 50 ayat 3 huruf d. Bahkan Undang-Undang No 23/97 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama Undang-Undang No. 41/99 juga memberikan mandat secara spesifik untuk mengembangkan Peraturan Pemerintah tentang kebakaran hutan. Belum lagi konsesnsus dengan negara Asean untuk memberantas asap, juga sudah ditandatangani. Ada juga, kesepakatan etika bisnis terutama sektor kehutanan dan perkebunan yang memandatkan industri untuk tidak melakukan pembakaran melalui skema sertifikasi. Saya pikir sudah cukup banyak regulasi tinggal pelaksanaan dan pengawasannya dari negara ini.

Selama ini bagaimana pelaksanaan dan pengawasannya?

Selama ini pelaksanan, sama seperti pemadam kebakaran, waktu sudah terjadi asap baru turun kelapangan itupun tidak maksimal. Alasannya klasik, biaya dan personil kurang. Belum lagi penegakan hukumnya lemah, sudah dapat barang bukti tetapi tidak pernah maju diruang sidang. Nah, sudah seharusnya pemerintah berpikir terbalik bagaimana mencegah supaya kebakaran itu tidak terjadi.

Siapa yang paling bertanggungjawab atas bencana asap di Riau?

Yang jelas Pemerintah sebagai pengatur jalannya negara ini, karena pemerintah gagal memberikan hak udara bersih dan lingkungan sehat kepada  masyarakat.

Apa hubungannya Asap dengan PON?

Jelas ada hubungan, event itu pasti akan terganggu karena,  atlet akan terganggu jika ada kabut asap. Prestasi tidak maksimal lantaran udara tidak sehat. Yang terburuk PON bisa Batal jika kabut asap makin parah terjadi disaat PON berlangsung.

Upaya apa yang sudah aktivis lingkungan lakukan?

Selalu ingatkan pemerintah untuk tidak melakukan konversi hutan alam serta mendorong moratorium konversi hutan alam di Riau. Memberikan edukasi kepublik melalui kegiatan penyadaran bahaya asap bagi kehidupan. Sampaikan pesan pentingnya hutan diselamatkan serta terus pantau titik api di Riau. Selain itu bekerja dengan masyarakat untuk menjaga lahan mereka dari kebakaran.

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani Asap di Riau?

Kebijakan pemerintah hanya sebatas menghimbau, belum pada tataran penindakan pelaku pembakaran lahan. Satu lagi yang kita khwatirkan adanya penambahan beban APBD dan APBN  untuk atasi kebakaran seperti pembelian helikopter, mobil pemadam kebakaran dan sarana lainnya. Belum lagi beban gaji dan biaya operasional tim pemadam api dilapangan. Seharusnya uang APBD dan APBN itu bisa digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan atau membangun sarana publik lainnya yang lebih berguna. Harus dicatat kebakaran itu merupakan perbuatan manusia bukan kegiatan alam sehingga tidak perlu force majure  gunakan uang rakyat untuk menghadapi bencana ini. Ada kelakar bahawa setiap bencana selalu dijadikan objek project, sehingga bencana itu harus dipelihara hehehehe…. Sungguh ironis jika seperti itu

Apa solusinya untuk PON bebas asap?

Solusinya harus segera diberlakukan penundaan konversi hutan alam dan gambut di Riau sepanjang tahun 2012. Ini bagian dari kontribusi perusaahan yang terkena penundaan konversi lahan mereka untuk menyuskseskan PON. Selama periode itu pemerintah menata kembali sektor kehutanan dan perkebunan, itu yang urgent dilakukan, supaya asap tidak terjadi disepanjang tahun 2012. Diluar dari itu, akan susah menangulangi kabut asap. Seperti, Sea Games di Palembang, berapa banyak biaya dikeluarkan untuk menghadapi asap?. membuat hujan buatan, mensiagakan personil tim jaga api dan lain sebagainya.

Sejauh mana kesiapan Pemerintah Riau tanggulangi kabut asap?

Tidak ada yang luar biasa dilakukan. Seperti biasa saja tidak ada hal luar biasa dilakukan. Palingan pemerintah Riau merengek ke pusat minta penambahan dana untuk pembelian helikopter. Konsep Green PON yang digadang-gadangkan oleh pemerintah tidak pernah menyentuh isu deforestasi. Padahal isu deforestasi dan kebakaran lahan merupakan isu lingkungan menahun di Riau. Seharusnya dengan konsep Green PON  menyentuh dan membicarakan hal tersebut.

Apakah bisa terwujud PON bebas asap?

Jika kondisi ini terus dipelihara sudah bisa dipastikan,bencana asap akan terjadi.  kecuali musim hujan terjadi selama PON. Tetapi, musim kemarau sepanjang tahun 2012 asap tetap akan terjadi.

Apa dampaknya jika pada perhelatan PON terjadi kabut asap?

Dampaknya pasti kacau. Dari awal, skedul penerbangan delayed, penonton  sedikit karena orang malas keluar. Prestasi tidak maksimal lantaran udara jelek sehingga PON yang menggunakan dana APBD dan APBN yang besar tersebut akan menajdi sia-sia. Mana ada sejarah event olahraga dilangsungkan disaat udara tercemar. Artinya, marwah Riau dipertaruhkan disini. Yang terpenting, bagaimana momen PON ini bisa juga membawa Riau keluar dari bencana asap yang setiap tahun terjadi. PON bisa jadi pintu keluar dari kutukan bencana asap.

Read More

Jejak Power Renger di Hutan Riau

    Tulisan ini saya buat untuk majalah Seribu Akar tahun lalu. Sebuah media alternatif yang fokus pada isu lingkukangan. Saaat itu Jikalahari sudah berusia 10 tahun. Tulisan ini mengurai perjalanan Jikalahari dan NGO di Riau yang terus konsisten menjaga hutan. Bagaimana jejaknya?

 PADA TANGGAL 25-26 FEBRUARI 2002 Non Govermant Organisation (NGO) di Riau laksanakan seminar dan lokakarya. Bertajuk ‘Hutan Riau Kini dan Masa Mendatang’. Hadir perwakilan 29 lembaga, terdiri dari 22 NGO dan 7 Lembaga Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala). Hadir pula Budayawan Riau UU Hamidy. Mereka bahas persoalan hutan Riau dari berbagai perspektif.

Seminar dan lokakarya itu di rancang untuk evaluasi upaya penyelamatan hutan Riau. Dipaparkan data tutupan hutan alam Riau dari tahun ke tahun. Ternyata penurunan luas hutan alam di Riau terjadi secara drastis. Penurunan tertinggi antara tahun 1999 sampai 2000an, yaitu sekitar 840 ribu hektar. Tutupan Hutan Riau yang tersisa tidak banyak lagi.

Melihat kondisi hutan Riau saat itu, muncul semangat bersama diantara banyak NGO dan Mapala yang hadir. “Kita perlu bersinergi untuk selamatkan hutan Riau,” kata Zulfahmi, waktu itu ia sebagai peserta utusan dari Hakiki.

Mereka bahas strategi penyelamatan tutupan hutan Riau yang tersisa. Ada Vision Map, memetakan target dan kerja yang hendak dilakukan. Ada Bukit Tiga Puluh landskep. Menggambarkan bagaimana menghubungkan hutan yang terintegrasi.

Mereka juga merancang koridor biologis. Bagaimana menghubungkan hutan yang satu dengan hutan lainnya. Menghubungkan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Suaka Margasatwa Krumutan, Senepis, Giam Siak Kecil, Hutan Lindung Bukit Rimbang Bukit Baling, Tesso Nillo. Konsep inilah yang mereka sebut koridor biologis.

Pada pertemuan itu Word Wild Fund (WWF) mendorong buat jaringan NGO lokal untuk kerja selamatkan hutan Tesso Nilo. “Buat jaringan sebenarnya untuk bantu visi misinya WWF di Tesso Nilo, ternyata wacana berkembang,” kata Purwo. Banyak NGO lain tidak setuju kalau hanya bekerja untuk Tesso Nilo. Mereka memandang yang harus diselamatkan bukan hanya Tesso Nilo melainkan seluruh tutupan hutan Riau yang tersisa.

Melalui perdebatan cukup panjang, WWF akhirnya mau mendengar visi dan misi NGO lainnya. Mereka sepakat buat jaringan bukan hanya untuk Tesso Nilo. Tapi untuk selamatkan Tutupan Hutan Riau yang tersisa.

Hari kedua, Forum sepakati buat jaringan dengan nama Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau disingkat JKPMHR. Nantinya nama ini akan berubah jadi Jikalahari.

Perdebetan kembali terjadi, saat menentukan bentuk dan struktur organisasi. Bagaimana sistem yang akan dibangun. Belajar dari jaringan yang pernah ada, Mereka tidak mau jaringan berdiri sendiri, lantas lembaga yang gabung akan mati. Intinya mereka mau jaringan hanya sebagai sekretariat.

Forum juga sepakati struktur jaringan pakai Pimpinan Kolektif diambil dari lembaga anggota. Fungsinya untuk jalankan jaringan. Lalu dipilih lima orang Pimpinan Kolektif. Pemilihannya dengan cara demokrasi. Pakai Foting. Samsuardi dari WWF tulis di papan tulis. Ada 13 bakal calon Pimpinan Kolektif. Terpilih Purwo Susanto dari WWF, Kecang dari Riau Mandiri, Prio Anggoro dari Yayasan Siklus, Ahmad Zazali dari Kaliptra Sumatera dan Zulfahmi dari Hakiki.

Mereka ditugaskan membenahi jaringan, mencari akses dana, menyiapkan statuta peraturan jaringan.

Di tetapkanlah hari itu, 26 Februari 2002 sebagai hari lahirnya Jikalahari. Purwo Susanto bilang ‘Jikalahari lahir pada waktu dan tempat yang tepat,’.

SEBELUMNYA, Critical Ecosistem Partnership Fund( CEPF) akan masuk ke Riau melalui WWF Riau. Mereka ingin selamatkan hutan Tesso Nillo dengan program Riau Said Tesso Nilo. Memperjuangkan Tesso Nilo menjadi Taman Nasional dan wilayah konservasi. Program ini akan mendapat suport dana dari CEPF.

CEPF disebut juga Dana Kemitraan Ekosistem Kritis. Merupakan bentuk kemitraan antara enam lembaga donor untuk lingkungan. Yaitu Conservation International, Global Invironment Facility, Pemerintah Jepang, Jhon D and Catherine T.MacArthur Foundation serta World Bank.

Tujuan utama CEPF, mewujudkan wilayah konservasi di areal penting yang kaya akan keanekaragaman hayati. Mereka juga mendorong kelompok masyarakat madani, NGO dan Swasta terlibat dalam konservasi keragaman hayati. Membangun aliansi antara kelompok-kelompok untuk berpartisipasi mendukung konservasi.

Sebab itu CEPF ingin ketemu dengan NGO Riau untuk buat jaringan local. WWF fasilitasi undang NGO. Sampaikan CEPF ke Riau dan kerja untuk Tesso Nillo. WWF punya dua misi atas terbentuknya sebuah jaringan. Pertama bagaimana perjuangkan Suaka Margasatwa Tesso Nillo jadi Taman Nasional. Yang kedua bagaimana selesaikan konflik gajah dengan manusia.

Dari diskusi awal perdebatan sudah muncul. Terkait hutan mana yang hendak di perjuangkan. Banyak NGO pandang yang harus diselamatkan bukan hanya Tesso Nilo. Tapi, banyak lagi yang lain.

Untuk satukan pandangan dilaksanakan beberapa kali pertemuan. Mereka diskusi. Pernah juga buat Workshop di Hotel Raudah dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Riau. Dari pertemuan-pertemuan itu belum juga ada kesamaan pandangan diantara NGO. Baik dalam hal pembentukan jaringan maupun hutan mana yang hendak diperjuangkan. mereka sepakat duduk bersama dalam sebuah forum.

Forum itu dikemas dalam bentuk seminar dan lokakarya yang dilaksanak di Hotel Dian Graha Pada 25-26 Februari 2002. WWF berperan aktif memfasilitasi NGO Riau hadir di acara itu. Selanjutnya, forum hasilkan keputusan-keputusan yang berdampak pada penyelaamatan hutan Riau. Mereka sepakat bentuk Jaringan, bekerja selamatkan tutupan hutan Riau yang tersisa. Lalu untuk jalankan jaringan dipilih lima Pimpinana Kolektif dari lembaga anggota.

AWAL TERBENTUKNYA, Pimpinan Kolektif mulai buat rancangan statuta. Prio ajukan diri membuat draftnya, untuk dibahas oleh seluruh Pimpinan Kolektif. Dalam draft statuta, Prio usulkan nama Jikala Hari pakai spasi. Purwo bilang ‘Biar lebih enak diucapkan gabungkan aja Jikalahari gak pakai spasi,’. Mereka memasukan nama Jikalahari bersama dua nama lainnya di draft statuta.

Pembahasan dan pengesahan Statuta dilaksanakan bulan April 2002 di Bapelkes, Panam. Prio pimpin sidang. Satu persatu poin dibahas. Saat bahas nama, Forum sepakat Jikalahari sebagai nama jaringan ini, menggantikan nama JKPMHR.

“Aku mau nama Jikalahari jadi kosa kata baru dalam kamus Bahasa Indonesia,yang kira-kira artinya penyelamat hutan,” kata Prio. Prio juga membuat logo Jikalahari.

Pada pembahasan statuta nilai-nilai sudah mulai dibangun. Jikalahari menjunjung nilai keadilan, demokratis, independen, transparansi juga menjunjung tinggi HAM. Keberpihakan Jikalahari pada masyarakat marjinal dan suku asli Riau. Jikalahari juga tidak boleh bekerja dengan dana dari hutang luar negeri dan pihak yang merusak lingkungan.

Zulfahmi cerita, saat pembahasan dan pengesahan Statuta berlangsung, sampai ada lempar-lemparan gelas. “Kalau gak salah berkaitan dengan sumber-sumber pendanaan,” katanya. Itu bagian dari dinamika yang muncul.

Riko Kurniawan Direktur Yayasan Perkumpulan Elang bercerita, posisi Mapala saat itu dilematis. Dihadapkan pada kesepakatan tidak boleh terima dana dari perusahaan perusak lingkungan. ”Misalnya bikin kegiatan biasa ajukan dana ke RAPP. Ketika sudah ada kesepakatan, tidak boleh ajukan dana ke perusahaan perusak lingkungan. Ini kita bicarakan.” Kata Riko.

Sedang untuk mengakomodir ‘ide gila’ anggota, istilah di statuta dibuat aneh-aneh. Misalnya Rapat Besar Anggota disingkat Rasa. Rapat Kelompok Kerja Khusus disingkat Rakkus. Rapat Berkala Anggota disingkat Raba.

Kemudian dari lima orang Pimpinan Kolektif dipilih satu orang dinamisator. Fungsinya untuk mengomunikasikan segala kegiatan kepada Pimpinan Kolektif lainnya. Zulfahmi jadi dinamisator. Peran Pimpinan Kolektif masa itu sebagai eksekutif juga legislatif. Tidak ada yang kontrol kerjanya.

Saat pembahasan Statuta itu, Pimpinan Kolektif di mandatkan untuk persiapkan sekretariatan dan selenggarakan Rasa yang pertama.

Rasa pertama dilaksanakan bulan Februari 2003 di sekretariat pertama Jikalahari, di Gobah. Dalam perjalanannya terpikir harus ada orang yang fokus jalankan roda organisasi. Karena lima utusan itu dari lembaga, khawatir tidak fokus. Selain itu harus ada yang kontrol kerja orang-orang tersebut.

TERJADI PENGUATAN struktur Jikalahari. Pada Rasa pertama,Pimpinan Kolektif berubah jadi Dewan Presidium. Yang berfungsi sebagai pengawas, representasi dari anggota Jikalahari. Untuk menjalankan organisasi pakai Koordinator yang bekerja sebagai eksekutif. Zulfahmi jadi koordinator pertama dengan masa jabatan dua tahunan.

Dewan Presidium di tugaskan untuk daftarkan jikalahari ke Pengadilan Negeri. Jikalahari terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 21 Mei 2004 dicatat oleh Notaris Rahmat Nauli Siregar No. 05

Tahun 2004, Jikalahari juga lakukan perkuatan manageman untuk lembaga anggota. Karena lembaga butuh permaikan manageman. Buat pelatihan dengan Lembaga Konsultan Nandiline. Artinya jalur nandila. Fadil Nandila jadi konsultannya.

Di struktur Jikalahari periode 2005-2007, Zulfahmi masih menjabat Koordinator Jikalahari. Kembali ada perubahan struktur. Sudah pakai wakil koordinator untuk bantu kerja koordinator. Ahmad Zazali dipercaya jadi wakil koordinatornya.

Komposisi Dewan Presidium pun berubah. Untuk mengakomodir keterwakilan Mapala masuklah Herbet. Dengan pertimbangan harus ada keterwakilan anggota dari kalangan Mapala di Dewan Presidium. Sebelumnya tidak ada dari Mapala di Dewan Presidium. Padahal Dewan Presidium merupakan representatif dari anggota Jikalahari.

Di struktur Jikalahari sejak Rasa tahun 2005 ada namanya Sodare Jikalahari. Ruang untuk individu bergabung di Jikalahari. Semacam partisan. Akan dilibatkan dalam kegiatan, tapi tidak dibebani tanggungjawab. Tapi kendalanya, lambat meregistrasi teman-teman yang mau berpartisipasi di Jikalahari. Orang-orangnya ada, tapi yang teregistrasi baru satu orang. Yaitu Jono Toro seorang akademisi.

Periode berikutnya Koordinatornya Santo Kurniawan. Wakil koordinator berubah ada dua untuk membagi tugas. Wakil Koordinator I diamanahkan pada Muslim Rasyid, membidangi urusan internal dan kelembagaan. Wakil Koordinator II Hariansyah Usman, membidangi urusan eksternal.

Dewan Presidium berubah nama jadi Dewan Penasehat, fungsinya hanya jika diminta. Karena gak diminta-minta terkesan gak ada fungsi.

Periode 2009-20011 Koordinator masih Santo kurniawan. Wakil koordinator berubah hanya satu. Muslim tetap jadi Wakil Koordinator. Dewan Penasehat berubah nama jadi Dewan Pertimbangan.

Rasa yang terakhir tahun 2011 Muslim terpilih jadi Koordinator Jikalahari. Fadil Nandila sebagai Wakil Koordinatornya. Dewan Pertimbangan fungsinya dirubah, jadi seperti Dewan Presidium. Sekarang Dewan Pertimbangan ada sistem monitoring internal. Dengan tim teknis libatkan Mapala mengontrol kinerja lembaga anggota.

Muslim saat pembentukan Jikalahari utusan dari Yayasan Mitra Insani (YMI). Saat itu YMI fokus pada isu pertanian dan lingkungan. Muslim mulai urus Jikalahari tahun 2004. Masuk ke sekretariat. Diminta oleh Zulfahmi jadi Staf Informasi komunikasi. Sebelum di Jikalahari Muslim sudah fokus pada isu lahan rawa gambut.

Dalam hal penguatan financial Jikalahari juga terus diperkuat dengan semakin banyaknya donor yang percaya akan kinerja Jikalahari. Pada tahun pertama Jikalahari gak punya dana untuk program penyelamatan hutan Riau. Dana dari CEPF hanya cukup untuk urusan sekretariat. Baru sejak 2003 Jikalahari dapat dana dari Simenpu lembaga donor dari Firlandia. Tahun lalu dapat dana dari Semenpu sekitar 60 ribu Euro untuk dua tahun. Juga dapat dari Tasmanian Forest Contractors Association (TFCA). Juga lembaga donor lainnya.

Dalam perjalanannya Jikalahari selalu dorong peran serta lembaga anggota. Pernah dibentuk Kelompok Kerja. Misalnya ada pembagian kerja. Di wilayah Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir lembaga apa yang bertanggung jawab. Di Kuansing, Kampar siapa?. 

“Pokoknya Kita akan lakukan terus simulasi untuk temukan formula sistem terbaik. Learning by doing,” kata Kecang.

KITA TARIK KEBELAKANG sebelum Jikalahari ada, kondisi hutan Riau sudah mengalami deforestasi besar. Pada 1997 terjadi kebakaran hutan besar-besaran. Akibat kemarau panjang. Ditambah ada tradisi buka kebun dengan cara dibakar. Banyak lahan gambut ikut terbakar. Api sulit dipadamkan. Akibatnya hasilkan banyak asap sampai ganggu transportasi.

Sedang tahun 1998 ilegal loging di Riau semakin marak. Pada prakteknya libatkan tiga kelompok. Pertama eksekutor lapangan, ia para perambah yang umumnya masyarakat. Kelompok kedua cukong kayu dan toke-toke. Kelompok ketiga, perusahaan kayu. Ada Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Keduanya pabrik kertas besar yang butuh banyak kayu.

“Peralatan pabrik mereka dirancang untuk ukuran bebas, kayu besar pun bisa masuk,” kata Purwo Santoso aktivis World Wide Fund (WWF).

Sementara hutan di Indonesia sudah banyak gundul. Di Sumatera terutama Riau masih ada yang tersisa. Tapi, semua tutupan hutan ini terancam habis, berbarengan dengan maraknya kepala daerah keluarkan Izin. Misalnya saja Di Tesso Nillo akan masuk konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), ada PT Siak Raya juga PT Hutani Sola Lestari. Kalau tidak segera diselamatkan hutan akan habis.

Disisi lain, NGO di Riau tidak ada sinergisitas untuk selamatkan hutan Riau. Berjalan sendiri-sendiri berdasarkan isu masing-masing. Tidak ada yang betul-betul fokus urus hutan Riau.

Pernah ada Forum Penyelamat Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (FPTNBT). Ada sekitar delapan LSM dan Mapala bergabung. Tapi FPTNBT hanya fokus urus soal hutan di wilayah TNBT.

Pernah juga ada Forum Konsultasi Daerah yang dimotori oleh Yayasan Riau Mandiri. Forum ini untuk sertifikasi perusahaan berbasis hutan lestari. Jalankan program bersama Lembaga Ekolabel Indonesia, sebuah lembaga sertifikasi. Tokoh Riau Tabrani Rab juga ada di forum. Mereka juga tidak bicara penyelamatan hutan Riau.

Pernah ada Aliansi Tolak Tambang Pasilr Laut. Terdiri dari beberapa NGO. Mereka menolak penambangan pasir laut tidak bicara penyelamatan hutan.

Pernah ada Asosiasi Organisasi Non Pemerintah (Asosiasi ORNOP). Isu yang dibawa bukan hutan. Tapi mengarahkan NGO jadi lembaga yang transparan dan akuntabilitas.

Sebelum Jikalahari ada, tahun 1990an sebenarnya sudah pernah ada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau. Lembaga jaringan penggiat lingkungan yang strukturnya dari nasional sampai daerah.

“Sekitar tahun 1997 WALHI Riau dicabut oleh WALHI Nasional karena masalah internal,” kata Ruly Sumanda, Direktur Walhi Riau pertama, setelah Walhi Riau dihidupkan lagi.

Singkatnya,sudah banyak gerakan yang dilakukan. Jumlah NGO juga sudah banyak, tapi tidak ada yang fokus kerja untuk selamatkan hutan Riau. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Dengan isu yang berbeda-beda. Sampai pada momen terbentuknya Jikalahari. Ketika Jikalahari hadir fokus utamanya adalah bekerja menyelamatkan Sisa Tutupan Hutan Alam Riau.

MAJALAH TEMPO memeberi apresiasi atas kerja Jikalahari selama ini. Edisi 2 Februari 2012 TEMPO tulis tujuh lembaga non pemerintah sebagai lembaga penggiat anti korupsi. Salah satunya Jikalahari. Judul tulisannya ‘Para Penjaga Hutan Riau’. Jikalahari, disejajarkan dengan  power renger.  Sang penjaga hutan.

Prosa itu agaknya tidaklah berlebihan. Selama 10 tahun Jikalahari memang terlibat aktif dalam menjaga hutan Riau.

Jikalahari memulai kerjanya dengan mengumpulkan data, melakukan kampanye penyelamatan hutan Riau. Juga mengadvokasi kepentingan masyarakat. Sampai pada satu titik, Jikalahari terlibat dalam penegakan hukum. Termasuk korupsi kehutanan.

Puncaknya tahun 2005 . Presiden terbitkan Inpres No. 4 Tahun 2005 pada 18 Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia. Dilanjutkan dibentuk tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev). Tim ini dibentuk dengan Surat Keputusan Menkopolhukam SKEP-76/Menko/Polhukam/9/2007.

Jikalahari masuk tim Kormonev, diwakili oleh Santo Kurniawan saat itu ia Koordinator Jikalahari. Sampai sekarang tim ini belum dibubarkan. Tim kerja lakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk percepat pemberantasan ilegal loging.

Sebelumnya sudah banyak data yang dihimpun Jikalahari, terkait Ilegal loging dan soal hutan di Riau. Jikalahari hitung kerugian negara sekitar 2,8 triliun. Akibat pemberian izin yang bertentangan dengan PP 34/2004. PP ini mencabut kewenangan kepala daerah keluarkan izin. Sementara ada 37 izin dikeluarkan Gubernur dan Bupati setelah PP itu terbit. Jikalahari beberkan namanya.

Termasuk Bupati Pelalawan H Tengku Azmun Jaafar dan Bupati Siak Arwin AS. Lalu semua data diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sampai akhirnya beberapa kepala daerah diproses. Karena keluarkan izin dan terbukti merugikan keuangan negara. Tengku Azmun Jaafar Bupati Pelalawan dipenjara 11 tahun lebih. Begitu juga Arwin AS dihukum penjara 4,5 tahun. Sedang Suhada Tasman mantan Kepala Dinas Kehutanan sekarang disidang dengan tuntutan yang sama, merugikan keuangan negara.

Sebelum di proses, Bupati Siak dan Bupati Pelalawan sempat tandatangani surat kesepahaman bersama Jikalahari. Penandatangan dilakukan dalam agenda Conference of the Parties (COP 13). Saat pertemuan United Nations Climate Change Conference (UNCCC) di Denpasar Bali, tahun 2007. Salah satu isinya, ada kesepakatan lestarikan ekosistem hutan rawa gambut Semenanjung Kampar.

Hingga kini Jikalahari masih perjuangkan penyelamatan tutupan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar. Berbarengan dengan penyelamatan hutan di daratan, tanah keras. Melalui strategi penyelamatan yang Mereka lakukan. Jikalahari lakukan konfrontasi ke PT RAPP. Buat Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (TP2SK). Dalam tim itu ada Walhi Riau, Jikalahari, Scale Up, Greenpeace Sea, KBH Riau, LBH Pekanbaru, Kaliptra Sumatera, Kabut Riau dan TII Riau.

TP2SK tetap berjalan, muncul Forum Masyarakat Semenanjung Kampar lakukan gugatan citizen lawsuit. Gugatan yang dilakukan warga. TP2SK dampingi gugatan ini. Mereka gugat Menteri Kehutanan sebagai tergugat I dan Bupati Pelalawan tergugat II.

TP2SK ajukan usulan perdamaian pada para tergugat. Intinya merevisi SK Menhut 327 tahun 2009 dan menjadikan hutan Negara tidak lagi kawasan HTI PT RAPP. tapi, jadikan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat atau Hutan Kemasyarakatan, dengan catatan terlebih dahulu tanah milik warga dikeluarkan.

Namun, negosiasi itu ditolak tergugat. Alasan tergugat I karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk merevisi SK 327 tahun 2009. Tergugat II hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan Menhut RI. Akhirnya sidang ini berlanjut (pada akhirnya kalah).

Jikalahari juga tergabung dalam Forum Multi Pihak Semenanjung Kampar (FMSK). Forum ini bahas bagaimana memanfaatkan Semenanjung Kampar. Di dalamnya mengakomodir semua kepentingan. Ada lima pihak dalam forum ini. NGO, pemerintah, perusahaan, masyarakat dan akademisi. Jikalahari perjuangkan masyarakat mendapatkan haknya. Dan tentu saja pengolahan jangan rusak lingkungan.

Berbarengan dengan advokasi di Semenanjung Kampar, Jikalahari juga berperan aktif menyeret perusahaan yang terlibat ilegal loging. Mereka pandang ketika perusahaan tetap beroprasi, upaya menjebloskan kepala daerah ke penjara tidak berarti apa-apa. Toh, perusahaan tetap bisa menebang hutan dengan izin yang didapat. Walaupun para kepala daerah sudah dipenjara karena keluarkan izin itu dan dinyatakan merugikan negara.

Perjuangan menyeret perusahaan terbentur tatkala Hadiatmoko Kapolda Riau pada 2008 keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 14 perusahaan yang pernah di laporkan Jikalahari. Tapi, sampai sekarang Jikalahari tetap upayakan kasus ini di buka kembali. Mereka ingin SP3 di cabut.

Untuk dorong SP3 dicabut, Mereka buat tim Eksaminasi Publik. Di tim itu ada Prof. DR. Bambang Widodo Umar, Pengajar PTIK/mantan Polisi, DR.Agus Surono,SH.MH, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, DR.Asep Iwan Iriawan,SH. Mhum, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Adnan Pasliadji,SH, Pengajar Pusdiklat Kejaksaan/mantan Jaksa, Flora Dianti,SH.MH, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rhino Subagyo,SH.MH, Peneliti ICEL. Mereka ditunjuk Jikalahari sebagai Tim Eksaminasi Publik.

Tim Eksaminasi ini diinisiasi dibentuk atas inisiasi Jikalahari bersawa Indonesia Corruption Watch (ICW). Jikalahari dan ICW jadi Tim Perumus dalam Eksaminasi Publik. Diwakili oleh Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari. Susanto Kurniawan, Dewan Pertimbangan Jikalahari. Serta dua orang aktivis ICW; Donal Fariz dan Emerson Yuntho.

“ICW memandang penting korupsi sektor kehutanan, karena kerugian Negara banyak sekali, juga kerugian ekologi,” kata Emerson. Bagi Emerson, Jikalahri mempunyai aspek kualitas sangat bagus. “Kita perlu patner dalam melawan korupsi kehutanan, di Riau, Jikalahari pilihan yang pas." katanya.

Selain program advokasi, Jikalahari juga ada program pemberdayaan masyarakat desa. Sekarang ada program pendampingan masyarakat yang dijalankan Yayasan Kabut Riau. Didukung TFCA. Program ini ada di desa Sungai Rawa. Berada di kawasan Semenanjung Kampar. Berbatasan langsung dengan pesisir laut.

Dari kelompok kecil di desa Sungai Rawa, pecinta Magrove lahir. Anggotanya masyarakat tempatan. Mereka buat bibit Magrove, Bakau dan Api-api. Mereka tanam di pesisir. Tujuannya selamatkan kawasan Magrove pesisir pantai.

Jikalahari  sempat kusilatan mengajak masyarakat jaga lingkungan. Sebabnya, masyarakat punya pemikiran yang terpenting, bagaimnana mereka bisa dapat manfaat langsung bisa dirasakan hari ini. “Nah, itu yang belum bisa kita jawab dengan cepat,” kata Santo.

PADA 3 FEBRUARI 2012 Forum Pers Mahasiswa Riau gelar diskusi10 tahun Jikalahari di kantor Jikalahari. Beberapa orang pendiri Jikalahari hadir. Ada Priyo Susanto, Kecang, Muslim, Santo, Teddy dan beberapa lainnya. Zulfahmi di hubungi lewat Skype. Mereka bercerita mulai pembentukan hingga perjalanan Jikalahari di usia 10 tahun ini.

Dalam perjalanannya ada anggota Jikalahari yang keluar. Bahkan ada yang dikeluarkan. Karena ketahuan ‘bermain mata’ dengan perusahaan perusak lingkungan. Sekarang anggota Jikalahari tinggal 22 lembaga yang semula 29.

Menanggapi hal itu mereka tidak khawatir dengan pengkaderan di Jikalahari. Menurut Priyo semua tergantung pengkaderan dari lembaga anggota. Karena basisnya ada di lembaga anggota. Mapala yang terlibat program Jikalahari juga jadi basis kader.

“Kader sudah muncul sebetulnya. Masalah kuantitas saja sekarang. Sebenarnya yang dijadikan indikator bukan berapa kader yang dihasilkan. Tapi, kita bicara eksistensi setiap anggota di dalam perkumpulan. Itu kaderisasi Jikalahari,” tambah Riko.

Di usia yang ke 10 ini mereka berharap, Jikalahari terus menjaga hutan Riau. Serta membuat terobosan-terobosan lebih baik

”Kalau aku sekarang tinggal, Jikalahari kedepan mau dibawa kemana?” tutup Santo. 

Read More

Suara Hutan Sampai Eropa

TIGA AKTIVIS Hutan Indonesia laksanakan tour ke Eropa. Acara berlangsung 9-30 November 2012. Mereka; Muslim Rasyd dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Aidil Fitri dari Wabana Bumi Hijau dan Hariansyah Usman mewakili Wahana Lingkungan Hidup(Walhi)  Indonesia. Acara ditaja oleh European Environmental Paper Network (EEPN)—merupakan koalisi dari 69 LSM lingkungan dan sosial dari 24 negara untuk mengubah industri kertas Eropa menjadi etis dan berkelanjutan.

Ketiganya kunjungi sembilan kota di Eropa dalam tiga minggu. Di Berlin mereka bertemu LSM Eropa presentasi pada pertemuan publik. Di London mereka melakukan diskusi dengan pengusaha kertas, industri percetakan Di Brussels bertemu anggota kunci Parlemen Eropa. Di Barcelona bicara dengan Federasi Percetakan dan penerbit. Di Zurich bicara dengan bank Swiss yang terlibat dalam investasi Indonesia. Roma, Wina, Dusseldorf dan Helsinki juga dikunjungi.

“Kegiatan ini terkait kampanye bersama aktivis Indonsia untuk hentikan masifnya penghancuran hutan di Indonesia, bagaimana mereka (Eropa) tidak terlibat dalam percepatan penghancuran hutan di Indonesia,” kata Muslim.

Saya sempat berbincang dengan Muslim Rasyd. Berikut petikannya;

Apa saja yang disampaikan disana?

Pertama terkait ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia. Kemudian soal rencana pembangunan pabrik kertas baru oleh PT RAPP di Palembang— Sumatera Selatan. Juga kasus korupsi— kejahatan— kehutanan. Ada indikasi keterlibatan perusahaan industri kertas dalam kejahatan kehutanan tersebut. Jadi, sebenarnya kami menyorot isu hutannya. Bagaimana HTI tidak memakai kayu dari hutan alam lagi. Ini penting karena kalau mereka—Eropa— tidak menahan konsumsi bahan baku kayu dari hutan alam, peningkatan kapasitas dan pembangunan pabrik baru akan terus saja terjadi.

Masalahnya dengan pembangunan pabrik baru?

Kalau ada pabrik baru berarti butuh bahan baku baru. Tidak ada perusahan yang tanam dulu baru membangun pabrik. Pasti mereka sudah ada bahan baku. Dan bahan baku utamanya itu dari hutan alam bukan akasia yang ditanam. Ini ancaman sebenarnya. Sangat membahayakan untuk terjadinya kejahatan kehutanan yang melibatkan Group Industri kertas.

Bagaimana reaksi orang Eropa tau Informasi itu?

Saya tangkap mereka terkejut karena selama ini mereka tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Mereka hanya tahu apa yang mereka baca misalnya dari selebaran. Kertas yang mereka gunakan adalah kertas yang peduli lingkungan telah di sertifikasi dan tidak melanggar HAM. Yang paling menarik itu saat berkunjung ke Parlemen Uni Eropa mereka sangat terkejut perusahaan yang sudah disertifikasi hijau bisa terlibat skandal korupsi kehutanan dan ambil kayu hutan alam.

Lalu apa arti pentingnya datang ke Eropa?

Arti pentingnya paling tidak selama ini dunia internasional tidak tahu bahwa kertas yang mereka gunakan untuk tisu toilet, reklame berasal dari hutan alam. Mereka selama ini berpikir ketika suatu perusahaan sudah mendapat sertifikat dari lembaga sertifikasi itu sudah oke. Bahwa itu tidak merusak lingkungan, tidak menghancurkan hutan alam . Dan kita menyampaikan tidak seperti itu kejadiaannya. Di Riau, Padang, Jambi, Palembang, Kalimantan itu menyisakan konflik sampai saat ini. Otomatis jika masyarakat Eropa ikut mengkonsumsi pruduknya, mereka juga ikut membiarkan persoalan-persoalan ini terus terjadi.

Gunanya sampaikan informasi ini ke Eropa apa?

Paling tidak ini sebagai bentuk tekanan kita terhadap pasar. Bahwa mereka jangan terlalu percaya dengan kampanye hijau yang dilakukan industri kertas di Indonesia. Kenyataan di lapangan tidak seperti itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisa dibuktikan bahwa pernyataan baru dari Asia Pulp & Paper (APP) per 5 Februari mereka tidak akan menggunakan kayu alam lagi, tidak akan eksploitasi lahan gambut dan akan menyelesaikan konflik. Berarti itu sebuah konfirmasi bahwa apa yang kita katakan di Eropa benar.

Berarti Forum Eropa kemaren beri tekanan ke perusahaan kertas?

Secara tidak langsung iya. Karena kita kampanye ke pasar mereka. Ke masyarakat Eropa yang kebetulan salah satu pasar terbesar industri kertas.

Bagi konsumen di Eropa sendiri seberapa penting informasi ini?

Paling tidak dari pertemuan itu mereka terkejut. Sebenarnya masih banyak masalah dari industri kertas. Banyak konflik sosial, masalah lingkungan yang ditimbulkan. Selama ini mereka terima produk kertas ada label sertifikat hijaunya. Tapi dengan kita beri informasi mereka jadi paham kondisi riil di lapangan.

Bagaimana praktek penggunaan kertas di Eropa?

Kalau disana itu sebenarnya sedang ada perang antara media cetak dan new media. Media cetak tetap mendorong jangan sampai berhenti menggunakan kertas untuk bantu belajar media. Jadi secara iklim politik media sedang berperang sebenarnya antara cetak dan elektronik. Kami sempat bertemu pengusaha percetakan. Jadi mereka mempromosikan mengapa harus berhenti cetak karena bisa menggunakan kertas hijau dan baik tidak ada masalah.Kita tinggal menagih pernyataan mereka. Kita bilang kalau memang mau mencetak gunakan kertas yang hijau dan jauh dari pelanggaran HAM.

Berapa besar penggunaan kertas di Eropa untuk dunia percetakan?
Besarlah, sebenarnya di Eropa itu lebih 80 persen kertas yang dikonsumsi adalah kertas yang habis satu hari. Setelah sore, itu jadi sampah. Bisa kita lihat berapa banyak yang dicetak di koran dan itu hanya satu hari setelah sore jadi sampah. Sangat sedikit kertas yang digunakan lama seperti buku.

Dan mereka paham itu?

Karena kita menyampaikan tidak dengan bual kosong kita mendemotrasikan dengan data dengan  media visual gambar dan sebagainya yang bisa kita lihat jadi memang yang kita perlihatkan itu adalah yang bisa mereka lihat dan bisa mereka rasakan.

Lalu, peran lembaga keuangan disana terhadap perusahaan kertas di indonesia?

Kalau kita lihat sebenarnya industri kertas di indonesia mendapat pinjaman dari bank-bank luar negeri disana. Bank-bank disana juga memberi jaminan asuransi untuk industri kertas itu tetap bisa jalan. Jadi kita bilang lembaga keuangan di Eropa harus bertanggungjawab terhadap kerusakan hutan di Indonesia.

Waktu itu sempat bicara dengan mereka?

Iya kita bicara dengan dua donatur dan lembaga asuransi APP.

Tanggapan mereka ?

Mereka tidak punya wewenang untuk meghentikan itu. Mereka memberi bantuan sesuai proposal yang diajukan perusahaan. Dan menurut mereka selama ini proposal yang mereka baca dan dinilai bagus. Jadi mereka bilang nanti akan ada evaluasi di lembaga mereka. Tetap ngambang lah. Lembaga keuangan agak payah kita taulah setipa uang mereka terpakai mereka dapat keuntungan. Apalagi Bank Swiss mengambang dan normatif. Mereka tak mau dikritisi

Berapa lama mereka sudah mendanai APP?

Sudah lama. APP tidak hanya satu bank yang danai. Banyak bank salah satunya ya, Bank Swiss. itu dilakukan misalnya kayak dulu tahun 2004 mereka mendapat suntikan baru dari bank di Eropa.

Pengaruh pertemuan itu dengan perlindungan hutan di Indonesia?

Kalau kita lihat dari komitmen yang dilakukan APP—walaupun nanti harus dilihat pelaksanaan komitmennya— paling tidak beberapa kawasan hutan di lingkungan mereka tidak mereka tebang lagi. Pun tidak bisa dipungkiri mereka mempunyai rekam jejak serius melanggar komitmen.

Bagaimana praktek industri kertas di Eropa?

Disana mugkin tidak menggunakan hutan alam lagi—karena tidak ada hutan alam lagi. Mereka menggunakan kayu-kayu yang mereka tanam. Tapi— sebenarnya bukan berarti tidak ada masalah lingkungan disana. Membicarakan industri kertas tidak hanya masalah bahan baku nya tentu juga pengolahannya. Seperti limbah industri. Tapi kebetulan kemaren kita tidak bicara limbah industri. Difokuskan kampanye pada penyelamatan hutan.

Solusi yang dihasilkan? 

Solusi yang dihasilkan teman-teman di Eropa itu akan mengkampanyekan yang kita suarakan disana. Kemudian mereka juga meminta pertanggung jawaban ke kementerian dan parlemen karena telah meggelontorkan bantuan ke Indonesia. Justru mengakibatkan pengaturan hutan di Indonesia bukan bertambah baik.

Apa yang akan dilakukan setelah pertemuan di Eropa?

Mereka tetap berkampanye tetap mendorong pihak-pihak di Eropa untuk tidak lagi mengakibatkan penghancuran hutan di Indonesia semakin besar. Mendorong pemerintah mereka agar perbaikan tata kelola di Indonesia melalui kerjasama Indonesia—Eropa. Itu yang akan dilakukan.

Read More